Dinkes Evaluasi Jamkesda

d'face - Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Depok yang lebih optimal, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok kembali menggelar sosialisasi dan evaluasi pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2014 di Aula Lantai 5 Balaikota Depok, Kamis (10/07/2014).

Jamkesda merupakan program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sasaran program ini adalah masyarakat yang kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya. Program Jamkesda merupakan program prioritas Pemkot Depok terhadap pelayanan publik. Program yang sudah berjalan sejak tahun 2010 ini masih perlu penyempurnaan. Sebab dalam perjalanannya masih ada warga miskin yang belum terdata.

Kepala Dinkes Kota Depok, Noerzamanti Lies mengatakan bahwa kartu peserta Jamkesda sudah didistribusikan ke seluruh kelurahan di Kota Depok. Jumlah kartu keseluruhan yang diterima dan didistribusikan Dinkes Kota Depok sebanyak 188 ribu 660 kartu. Sayangnya jumlah kartu yang sudah dibagikan ditiap kelurahan itu, tidak seluruhnya terdistribusi. Ada beberapa kelurahan yang jumlah warga miskinnya sedikit, begitu pun sebaliknya.

“Hingga saat ini kami masih menunggu beberapa kelurahan yang belum mengembalikan kartu. Sehingga masyarakat di wilayah lain yang membutuhkan belum dapat menggunakannya,” tutur Lies.

Mantan Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kota Depok ini menambahkan bahwa UPT Jamkesda Kota Depok akan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat miskin. Tentunya tetap harus ada kerjasama yang baik antara Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat 1 dan Tingkat 2 yang hingga kini sudah memberikan pelayanan Jamkesda.

Sementara itu Wali Kota Depok, H. Nur Mahmudi Ismail mengatakan bahwa pihaknya senantiasa berusaha responsif mendengarkan kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Sehingga semua pihak dapat merasakan keuntungan satu sama lain.

Selain itu, Orang nomor satu di Kota Belimbing tersebut mengucapkan banyak terimakasih kepada PPK Tingkat 1 dan Tingkat 2 yang hingga kini masih memberikan pelayanan kepada pemilik Jamkesda. Tentunya ini mampu membawa tingkat kesehatan di Kota Depok menjadi lebih membanggakan.

“Alhamdulillah berkat sinergitas yang diberikan masing-masing elemen pada pelayanan Jamkesda dapat membawa keuntungan tersendiri bagi Kota Depok. Semua ini bahkan menjadi hal yang disegani secara nasional dalam bidang kesehatan,” ujar Nur Mahmudi.

Walikota Kelahiran Kediri ini menambahkan agar masing-masing pihak dapat melakukan evaluasi secara kritis apa yang harus dilakukan mengenai program ini, serta apa saja kekurangannya. Sehingga semakin meningkatkan kualitas layanan Jamkesda. (indri/Diskominfo)

Forum Komunitas Hijau Ciptakan Depok yang Hijau

Aksi penghijauan1Forum Komunitas Hijau (FKH) melakukan aksi penghijauan lingkungan di sekitar Stasiun Depok Baru, Minggu (26/10/2013) kemarin. Aksi yang dilakukan diantaranya penghijauan jalan yang sejajar dengan rel kereta api, penanaman pohon, serta melakukan pembersihan dengan mengambil sampah yang berserakan di sekitar area stasiun.

Penghijauan ini diikuti oleh banyak komunitas yang pro lingkungan dan tergabung dalam forum komunitas hijau. FKH sendiri merupakan rumah besar bagi seluruh komunitas tersebut. Selain FKH, pihak PT. KAI, Komunitas Kereta (KRL Mania), Yayasan Chastelein (Komunitas Sejarah), warga sekitar rel kereta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok, serta para pelajar SMP dan SMA di Kota Depok turut berperan dalam aksi penghijauan ini.

Sekretaris FKH Setiawan Eko Nugroho mengatakan kegiatan ini sebagai bukti langsung dalam menciptakan depok yang hijau. “Aksi ini merupakan sarana atau ajang dalam penyampaian gagasan serta tindakan dalam menciptakan Kota Depok yang aman, nyaman, serta idaman. Sehingga Depok mampu menjadi contoh bagi wilayah lainnya,” ujarnya.

Disamping itu, tidak hanya penghijauan saja yang patut diperhatikan. Sarana dalam tata ruang pada stasiun pun perlu dibenahi. Pihak terkait akan melakukan pengadaan tempat sampah di sekitar ruang tunggu atau jalan sejajar rel kereta. Hal tersebut agar seluruh pengguna tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il turut menanggapi keadaan tersebut. Dalam pengadaannya harus ada kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat. “Untuk mewujudkan semua itu dan menjadikan Depok Kota Hijau dan Bersih tidak akan mampu jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Semua itu juga memerlukan kebersamaan dan keterlibatan seluruh pihak hingga lapisan  masyarakat,” ucap orang nomor satu di Kota Belimbing ini.

Dalam aksi yang mengusung tema “Stasiunku Aman, Stasiunku Nyaman, Stasiun Idaman” ini juga memberikan waktu kepada peserta yang ingin menyampaikan tanggapan serta aspirasinya mengenai Depok yang hijau. Emil, siswa kelas X di SMA Sejahtera Satu Depok, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap kota tempat tinggalnya.

“Saya bangga dapat tumbuh di Kota Depok. Sejak lahir hingga saat ini, tidak ada permasalahan berat yang menimpa Depok. Namun ada hal yang membuat miris dan sedih didengar. Adanya remaja yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya mohon diberikan penyuluhan kepada remaja-remaja tersebut. Jika dibiarkan, kota ini akan hancur perlahan,” ujar Emil mengharapkan.

Dengan adanya aksi ini, diharapkan mampu mendongkrak semangat seluruh masyarakat dalam menciptakan Kota Depok yang Hijau. Sehingga mampu menjadikan Kota yang aman, nyaman, dan idaman. (Diskominfo/Indri)

Tawuran Anak Sekolah, Siapa yang Salah?

Kurang dari sepekan menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, seorang pelajar di SMK Wirabuana dikabarkan tewas akibat tawuran dengan pelajar yang diduga berasal dari SMK Izzata, Pancoran Mas, Depok. Sesaat setelah mengetahui kejadian tersebut, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila, segera melakukan takziah ke rumah keluarga korban bernama Hadi Nugraha (16) yang bertempat di Pabuaran, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungan tersebut, Nur menyampaikan rasa duka cita yang mendalam serta memberikan sejumlah uang duka kepada keluarga korban.

“Meninggalnya Hadi merupakan duka kita bersama, karena dia merupakan generasi bangsa yang meninggal saat berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu.” Tutur Nur pada kesempatan tersebut. Menyikapi kejadian tawuran yang menimbulkan korban jiwa di wilayahnya, Nur mengambil respon cepat dengan mengunjungi SMK Izzata pada keesokan harinya, Jum’at (25/10). Kunjungan itu dimaksudkan untuk melakukan razia senjata tajam dan narkoba di sekolah tersebut. Meskipun pada kesempatan itu tidak didapati siswa yang membawa senjata tajam, tapi Nur tetap berpesan kepada seluruh siswa yang ada di kelas tersebut supaya para siswa supaya tidak menyia-nyiakan masa mudanya dengan hal-hal yang sia-sia, serta harus melaksanakan amanah orang tua untuk belajar dengan baik di sekolah supaya menjadi anak yang pintar.

Tawuran siswa yang terjadi di daerah Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok ini hanyalah merupakan salah satu saja dari berbagai kejadian tawuran pelajar yang terjadi di seluruh Indonesia. Bila kita mencermati berita mengenai tawuran yang ditayangkan oleh berbagai media di Indonesia, kita bisa melihat betapa maraknya budaya buruk ini tertanam dan mengakar dalam budaya pendidikan di negara kita. Untuk mencegah supaya tradisi tawuran antar sekolah tidak terjadi lagi di Kota Depok, Pemkot Depok melalui Dinas Pendidikan segera mengambil langkah tegas dengan mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Depok pada Hari Jum’at (25/10).

Pada forum yang dihadiri oleh 140 kepala sekolah SMA/SMK tersebut, Dinas Pendidikan memberikan surat yang berisi pernyataan kepala sekolah untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan siswa. Selain itu, suratt tersebut juga berisi pernyataan kesediaan kepala sekolah untuk menerima konsekwensi apapun jika siswanya terbukti tawuran atau menggunakan narkoba. “Kami berharap dalam pertemuan ini ada komitmen bersama antara pemerintah dengan kesatuan pendidikan tingkat negeri dan swasta untuk membenahi kegiatan belajar dan membentuk karakter siswa yang positif.” Tutur Herry dalam acara penandatanganan pakta integritas tersebut. Sekolah memang merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik serta mengajar siswa-siswinya untuk menjadi anak bangsa yang berkualitas serta cerdas secara fisik, mental, maupun spiritualnya.

Selain mengumpulkan kepala sekolah SMA/SMK se-Kota Depok, Herry juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengganti badge sekolah yang saat ini masih bergambar logo sekolah masing-masing, dengan badge sekolah yang bertuliskan pelajar sekolah Indonesia. Herry berharap langkah-langkah tersebut bisa efektif mengurangi bahkan menghentikan tawuran yang terjadi di kalangan pelajar. (Rita/ Diskominfo)

Sebuah Tas Mencurigakan Hebohkan Warga Depok

Jakarta : Sebuah benda mencurigakan ditemukan di depan Cano Printing, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Penemuan benda berbentuk koper yang diduga berisi benda mencurigakan membuat warga yang melintas di jalan tersebut heboh.

"Ada benda mencurigakan di depan Cano Printing Jl. Margonda Raya Depok dan masih penanganan Polri," tulis @TMCPoldaMetro seperti dikutip Liputan6.com, Rabu (23/10/2013) dini hari. Dalam foto di @TMCPoldaMetro, nampak beberapa petugas kepolisian dan 1 mobil berada di lokasi dan melakukan pengaman.

Setelah diteliti oleh polisi, tas yang diduga berisi benda mencurigakan itu isinya pakaian seperti kicauan dari @anungandito. "Bukan bom nggak tahunya, cuma celana dalam nggak layak pakai di dalem koper di titip depan Cano," kicau @anunganindito. Begitu pula dengan kicauan @UncleWeeds

Hingga berita ini diturunkan, Polres Depok belum bisa dihubungi. (Alv/Mvi) Sumber:Liputan6.com

Pelatihan BIMTEK Blog Kelompok Informasi Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika kembali menyelenggarakan Pelatihan Blog untuk setiap Kelurahan yang ada di Kota Depok pada Kamis (3/10/2013). Pelatihan yang diikuti oleh puluhan kontributor dan juru penerang ini, dilaksanakan di Laboratorium Komputer SMPN 1 Kota Depok yang terletak di jalan Pemuda Raya Kota Depok.

Seperti pelatihan blog yang pernah dilakukan sebelumnya, pelatihan ini juga di isi dengan materi tentang cara pembuatan blog kelurahan dengan menggunakan program wordpress. Para peserta yang berasal dari berbagai kalangan dan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, tampak antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan ini hingga selesai.

“Membuat blog itu mudah, semudah makan mie ayam panas. Jadi, jangan takut dulu ya. Semua orang pasti bisa.” Tutur Subhan Guru Kesenian SMPN 14 Kota Depok yang menjadi fasilitator dalam pelatihan tersebut.

“Dengan adanya blog, kita bisa memberikan informasi tentang berbagai hal di sekitar kita kepada masyarakat di seluruh dunia. Kita bisa menuliskan semua kejadian di RT dan RW, lalu membagikan informasi pada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui dan jadi tambah pintar.” Lanjut Subhan kemudian.

Pelatihan ini berlangsung selama satu hari, dan dibuat secara bergelombang untuk seluruh kontributor dan juru penerang di seluruh kelurahan se-Kota Depok. Melalui pelatihan ini, diharapkan tercipta blog dari setiap kecamatan sebagai media penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. (Rita/Aris/Diskominfo)

Diskominfo Selenggarakan Pelatihan untuk Kelompok Informasi Masyarakat

Bertempat di SMPN 2 Depok, Bidang Informasi Publik Diskominfo Kota Depok bekerja sama dengan DepokCyber Community menyelenggarakan pelatihan untuk kegiatan kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM ini merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan tujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan memanfaatkan informasi melalui media  massa. KIM ini dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh peserta dibekali dengan keahlian menulis artikel, teknik dasar fotogrfi, dan teknik menggunakan handycam. Selain itu, peserta juga diberikan buku saku mengenai kelompok informasi masyarakat, video tutorial tentang pembuatan blog, dan peta konsep untuk mengisi rubrikasi dalam blog tersebut. Hal ini dinilai penting, karena nantinya mereka akan dilibatkan secara aktif menjadi juru penerang dan kontributor untuk membantu menyebarkan informasi pemerintahan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui tulisan di website Kota Depok.

“Kami senang sekali ada pelatihan ini. Soalnya selama ini, kalau ada kegiatan di tingkat RT atau RW masih jarang diberitakan. Kalau sudah dilatih ‘kan kami bisa menulis dan mempublikasikan sendiri kegiatan-kegiatan di wilayah kami,” Ujar Muhayat, peserta dalam kegiatan ini.

Dalam pelatihan tersebut, seluruh peserta memang terlihat antusias mengikuti kegiatan hingga akhir acara. Dari seluruh peserta yang di undang, yakni masing-masing dua orang dari setiap kelurahan, hampir semuanya mengirimkan perwakilan.

“Kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, para juru penerang di setiap kelurahan bisa aktif menulis di website. Sehingga bisa menjadi penghubung informasi baik dari masyarakat kepada pemerintah, maupun informasi dari pemerintah kepada masyarakat luas,” tutur Kepala Seksi Kemitraan Diskominfo, Tatik Wijayati sambil menutup acara tersebut. (Rita/Aris /Diskominfo)

Jokowi: Gak ada uang kerahiman, uang monyet itu!

Pemprov DKI Jakarta merazia topeng monyet yang lantaran mengganggu ketertiban umum dan dapat menularkan penyakit. 

Gubernur Joko Widodo menegaskan pihaknya tidak akan menyiapkan uang kerahiman untuk para pawang yang monyetnya disita DKI.

"Nggak ada uang kerohiman, uang monyet itu," ujar Jokowi, sapaan Joko Widodo, saat dimintai tanggapan uang apa yang diberikan ke pemilik monyet, Balai Kota, Jakarta, Rabu (23/10).

Menurut Jokowi, pemilik-pemilik monyet diharapkan untuk beralih profesi dan pekerjaan. Dia memerintahkan Dinas Sosial mengurus lahan usaha apa yang cocok untuk para pawang.

"Dinas kan yang berbicara dengan topeng atau pemilik monyetnya. Artinya monyetnya urusan Dinas Peternakan, Dinas sosial bagian dari usahanya," jelasnya.

Pernyataan Jokowi berbeda dengan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Ipih Ruyani. Menurutnya, para pawang malah mendapatkan uang pengganti Rp 1 juta per ekor untuk setiap monyet yang diambil.

"Istilahnya ditukar, karena kebaikan pak gubernur, jadi monyetnya diambil dan diberi pengganti Rp 1 juta per ekor," kata Ipih.[lia] *Sumber merdeka.com

Orang titipan pantau siaran

Medio Juli lalu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyeleksi 27 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2013-2016. Parlemen memutuskan mempertahankan tiga calon dari tujuh anggota komisioner KPI sebelumnya tanpa melalui seleksi.

Belakangan, pilihan DPR itu dinilai melangkahi aturan. Bahkan, mengangkangi beberapa nama seharusnya lolos uji kepatutan dan kelayakan dengan melihat standar nilai dalam tes tertulis. 

Berdasarkan dokumen diperoleh , beberapa nama tidak lolos saringan DPR meski hasil ujian tertulis mereka memuaskan di antaranya Ahmad Rizal Faisal mendapat peringkat kedua, Rajab Ritongan (5), Parulian Tampubolon (9), Haris Sumandireja (12), Ervan Ismail (13), Busrizalti (15), Retno Intani (17), Hos Arie Ramadhian Sibarani (19), dan Samsul Muarif (20). 

Tetapi, beberapa nama dengan peringkat lebih rendah, seperti Iwan Kesumajaya (23), Freddy Melmambessy (23), Effy Zalfiana Rusfian (26), Bekti Nugroho (30), Irvan sanjaya (45), Samsul Rani (33), dan Ririt Yuniar (65) dari 66 peserta melanggeng ke Senayan untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Bahkan, Bekti Nugroho mendapatkan 47 suara atau paling banyak dipilih.

Akibat tidak terbukanya proses itu dan merasa proses seleksi tidak jujur, Dono Prasetyo, calon tidak lulus meski rankingnya lebih baik, meminta presiden mencabut sura keputusan soal pengangkatan anggota KPI periode 2013-2017. Dia meminta KPK dan Ombudsman menyelidiki proses rekrutmen KPI karena ditengarai melanggar Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Hasil seleksi komisioner KPI ini lebih banyak titipan industri, terutama MNC group. Bahkan, mereka melobi para anggota DPR sangat intensif malam menjelang pemilihan, kata sumber di MNC.

Dono berharap para komisioner terpilih mengundurkan diri karena prosesnya bertentangan dengan beleid. Saya sudah lapor Ombudsman. Kalau penilaiannya keluar, saya ajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), ujarnya awal Oktober lalu. 

Dia menilai pembentukan tim seleksi juga melanggar bab 3 pasal 3 ayat 4 peraturan KPI/P/KPI/07/2011 tentang Pedoman Rekrutmen KPI. Faktanya, tim seleksi hanya terdiri dari tiga orang, yaitu Ichwansyam (MUI), Mochamad Riyanto (mantan Ketua KPI), dan Eddy Lisdiyono (penasihat hukum KPI). Ketua panitia seleksi Mochamad Riyanto saat itu masih menjabat di KPI. Posisinya itu berpotensi memicu konflik kepentingan mengingat ada beberapa anggota KPI petahana ikut proses seleksi.

Dono menegaskan proses pemilihan telah membohongi publik nama disetorkan hasil tes tertulis kepada DPR nilai mereka lebih rendah dari dirinya. Bagi saya, ini bukan soal jabatan, tapi soal transparansi dalam pemilihan jabatan publik."

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) sejak awal Juni lalu telah mengindikasikan ada bau tidak sedap dalam pemilihan komisioner KPI, terutama soal transparansi rekrutmen dilakukan oleh panitia seleksi. Sebagai lembaga negara independen mengurusi penyiaran di Indonesia, kehadiran KPI dengan anggota komisoner matang, berkemampuan, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik tentu merupakan harapan masyarakat banyak, kata Ketua KIDP Eko Maryadi dalam siaran persnya..Sumber : Merdeka,com